Masyarakat digital secara empiris memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat digital telah mampu memberikan keterbukaan, efektivitas, efisiensi dan kesejahteraan (European Economic and Social Committee, 2017). Upaya membangun masyarakat digital di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Hal yang mendasar yang digunakan sebagai backbone layanan teknologi digital adalah infrastruktur teknologi.

Infrastruktur TIK di Indonesia belum sepenuhnya merata ke penjuru nusantara, masih terjadi disparitas infrastruktur teknologi. Ketimpangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada masa Orde Baru yang lebih berorientasi pada pembangunan di pulau Jawa, berimplikasi pada banyak aspek, termasuk aspek infrastruktur dimana daerah-daerah di pulau Jawa memiliki infrastruktur infrastruktur yang jauh lebih baik. dibandingkan dengan pulau lain (Reily, 2018; Wilonoyudho, 2009). Secara empiris, di beberapa daerah masyarakat sampai saat ini belum dapat mengakses jaringan listrik yang merupakan kebutuhan utama dalam membangun infrastruktur teknologi, masyarakat hidup tanpa listrik (Adam, 2016). Kesenjangan wilayah tersebut di atas menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan sehingga setiap masyarakat yang tinggal di berbagai wilayah Indonesia dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat membangun masyarakat digital.

Perbedaan nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi tantangan implementasi teknologi digital untuk menyentuh secara langsung ke masyarakat terutama pada masyarakat adat pedalaman yang jauh dari peradaban teknologi. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, termasuk keragaman budaya dan nilai-nilai lokal (Ngafifi, 2014). Nilai-nilai lokal ini di beberapa daerah tidak sepenuhnya menerima budaya barat dalam proses akulturasi, termasuk teknologi. Dalam praktiknya, pengaruh budaya barat terhadap perilaku buruk sebagian anggota masyarakat seperti perilaku hedonistik dan individualistik membentuk anggapan bahwa budaya barat dapat merusak budaya lokal. Hal ini berimplikasi pada pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perkembangan teknologi digunakan sebagai media untuk mentransfer budaya barat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima teknologi sebagai kemajuan yang akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan tidak akan merusak nilai dan budaya lokal, upaya memberikan literasi teknologi merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Kesenjangan pemahaman, keampuan dan ketrampilan dalam menggunakan teknologi digital menjadi permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh Indonesia. Secara empiris ada sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya, namun di sisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu membutuhkan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya (Arellano & Camara, 2017). Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam membangun masyarakat digital, mengenai bagaimana masyarakat tidak hanya mampu menerima teknologi dalam kehidupannya, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi sebagai media yang mempermudah kehidupannya sehingga masyarakat dapat beradaptasi dan memanfaatkannya. teknologi secara merata.

Permasalahan dan tantangan lainnya yang ada di Indonesia adalah struktur sosial yang eksklusif. Masyarakat di beberapa daerah memiliki struktur sosial eksklusif di mana kehadiran orang asing atau budaya asing adalah tabu, masyarakat yang memiliki struktur sosial ini pada dasarnya mendiami masyarakat tradisional. desa dan/atau desa terpencil. Eksistensi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal patut untuk dihormati, namun di sisi lain menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadirkan teknologi dalam kehidupan mereka, hal ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu nilai-nilai lokal yang ada tetapi sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Membangun masyarakat digital di desa adat, misalnya, menjadi sulit bahkan tidak mungkin, sehingga meskipun struktur sosialnya bersifat eksklusif, pemerintah harus mampu mengakomodir keberadaan mereka dalam konteks pembangunan masyarakat digital, sebagai bagian dari masyarakat. yang memiliki karakteristik unik.

Masyarakat digital Indonesia dapat memberikan prospek pada pembangunan nasional yang dapat digunakan sebagai penghubung berbagai daerah di Indonesia sebagai negara kesatuan. Digitalisasi dapat digunakan sebagai komunikasi visual interaktif dengan orang yang berbeda pulau-pulau Indonesia untuk banyak kepentingan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau (Tumonggor, Karafet, Hallmark, Lansing, & Sudoyo, 2013), Kondisi geografis ini harus disikapi sebagai prospek untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, bukan sebagai hambatan yang akan mempersulit pembangunan, salah satunya di antaranya adalah pembangunan infrastruktur teknologi, karena pembangunan infrastruktur teknologi akan menjadi dasar dalam membangun masyarakat berbasis teknologi.

Kondisi Indonesia yang memiliki banyak pulau merupakan prospek bagi pemerintah untuk membangun masyarakat digital dimana pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur teknologi tetapi juga membangun literasi teknologi bagi masyarakat agar masyarakat menerima teknologi dan menggunakannya sebagai bagian. dari kehidupan sehari-hari mereka.. Perkembangan masyarakat digital diharapkan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lain, termasuk antar pulau terpencil, sehingga akan diperoleh arus informasi, pelayanan publik dan peluang usaha tanpa harus secara fisik pergi ke daerah lain atau keluar pulau untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Terwujudnya masyarakat digital akan menciptakan konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Membangun masyarakat digital di berbagai daerah pada akhirnya akan membentuk masyarakat digital secara nasional sehingga masyarakat digital akan menjadi identitas dimana jalinan masyarakat berbasis teknologi di berbagai daerah menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.

Disparitas pembangunan merupakan fakta dimana pembangunan selama ini berorientasi pada pembangunan di pulau Jawa (Firdaus, 2013). Upaya mewujudkan masyarakat digital diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembangunan yang ada. Proses menjembatani kesenjangan pembangunan melalui masyarakat digital dapat diwujudkan melalui tiga cara yaitu: Pertama, pembangunan masyarakat digital memerlukan pembangunan infrastruktur teknologi, sehingga komitmen pemerintah untuk dapat membangun masyarakat digital akan dibarengi dengan pembangunan infrastruktur teknologi., sehingga diharapkan pembangunan di aspek lain juga dilakukan oleh pemerintah, kemudian tercipta pemerataan pembangunan antar daerah. Kedua, jika masyarakat digital dapat diwujudkan, maka pemerataan informasi dan kesempatan dalam pembangunan akan diperoleh yang diharapkan masyarakat digital akan mendorong terwujudnya pembangunan yang seimbang antar daerah. Ketiga, keadilan dan kesetaraan merupakan bagian dari ciri masyarakat digital, sehingga masyarakat akan berupaya mengatasi kesenjangan pembangunan untuk segera diselesaikan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Dari paparan di atas diharapkan komunitas digital mampu menjadi salah satu aktor yang menyuarakan keadilan dalam pembangunan, hal ini karena keterbukaan dan kesetaraan antar masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai masyarakat digital.

Perkembangan smart city di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya, dengan berbagai infrastruktur teknologi yang dibangun sebagai upaya untuk mempermudah terwujudnya smart city, bahkan beberapa kota telah mendeklarasikan diri sebagai smart city (Prakoso, 2018; Utomo & Hariadi, 2016). Salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan kota pintar adalah bagaimana membangun masyarakat digital di mana masyarakat secara cerdas memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya (Arellano & Camara, 2017; Sasvari, 2012).

Upaya membangun smart city juga harus diimbangi dengan membangun masyarakat digital yang mendukung keberhasilan smart city sehingga terjadi korelasi yang berkesinambungan antara masyarakat dengan elemen smart city lainnya. Manfaat masyarakat digital dalam konteks smart city setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu: Pertama, Masyarakat sebagai end customer smart city akan mendapatkan keuntungan langsung dari penerapan kebijakan smart city, karena akan menghubungkan masyarakat dengan elemen smart city lainnya seperti smart government, smart economy dan lain-lain. Kedua, keberhasilan membangun smart society sebagai identitas masyarakat digital akan mampu mendorong keberhasilan elemen smart city lainnya, misalnya untuk elemen smart economy, ketika smart society membutuhkan akses ekonomi, model ekonomi yang ingin mereka peroleh bukanlah ekonomi tradisional, melainkan ekonomi cerdas, dalam hal ekonomi cerdas belum terwujud maka masyarakat akan berupaya mewujudkan ekonomi cerdas karena menjadi kebutuhan, sehingga masyarakat cerdas akan terakselerasi. pengembangan ekonomi cerdas. Hal ini juga berlaku pada elemen-elemen lainnya, sehingga keberhasilan mewujudkan elemen-elemen dalam smart city akan sangat ditentukan oleh seberapa berhasil pembangunan smart society yang telah dilakukan. Ketiga, masyarakat digital akan selalu menjadi elemen smart city yang mendorong keberlanjutan kebijakan smart city sehingga berbagai inovasi yang ditujukan untuk mensukseskan kebijakan smart city akan didukung oleh masyarakat, dukungan ini akan memberikan peluang bagi masyarakat.

Pemerintah mengimplementasikan berbagai inovasi kebijakan smart city di masa depan. Membangun masyarakat digital tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga akan berdampak positif pada semua aspek yang secara komprehensif berperan dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan adopsi dan pemanfaatan teknologi yang merupakan bagian dari masyarakat digital akan dapat meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam konteks digital.