Slawi — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jumat (13/02/2026). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut peninjauan sebelumnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka guna memastikan percepatan penanganan dampak bencana bagi warga terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi Bupati Tegal, Wakil Bupati Tegal, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan komitmennya agar warga terdampak tidak terlalu lama berada di pengungsian dan dapat segera menempati hunian sementara (huntara) sebelum Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan kajian teknis Badan Geologi Kementerian ESDM, wilayah terdampak dinyatakan tidak lagi layak untuk permukiman, sehingga relokasi ke kawasan yang lebih aman menjadi langkah terbaik bagi keselamatan warga. Tercatat sebanyak 863 rumah terdampak pergerakan tanah dan membutuhkan relokasi hunian.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 12 hektare di wilayah bawah sebagai lokasi pembangunan huntara, tepatnya di tanah bengkok Desa Capar. Lokasi tersebut telah memperoleh rekomendasi teknis kelayakan dari Tim Geologi ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Menteri PU menjelaskan pembangunan huntara dapat dimulai segera setelah proses administrasi dan desain final diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dengan sistem konstruksi knockdown, pembangunan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu.

“Huntara nantinya dirancang seperti yang telah dibangun di Sumatra dan Aceh, dengan ukuran unit sekitar 4 x 6 meter dan dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, kipas angin, kamar mandi, serta sarana umum lainnya,” jelasnya.

Ia berharap sebelum Lebaran warga sudah dapat tinggal di huntara sehingga tidak lagi berada di tempat pengungsian. Namun demikian, Menteri PU menekankan bahwa pemilihan lokasi harus benar-benar aman berdasarkan kajian geologi agar warga terlindungi dari potensi risiko bencana lanjutan.

Lebih lanjut, kawasan terdampak bencana ke depan tidak lagi diarahkan sebagai permukiman, melainkan akan dikembangkan untuk kawasan pertanian melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertanian.

Usai meninjau area terdampak, rombongan melanjutkan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan huntara untuk memastikan kesiapan lahan dan akses pendukung. Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau posko pengungsian yang berada di Ponpes Al Adalah 2. Pada kesempatan tersebut, Menteri bersama jajaran pemerintah daerah berdialog dengan warga serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat koordinasi percepatan pembangunan huntara sebagai langkah awal pemulihan, sembari menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap pada tahap berikutnya agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak.